Gambaran Umum Bagian Administrasi Pemerintahan

A. Bagian Administrasi Pemerintahan

  1. Bagian Administrasi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.
  2. Bagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018, Pasal 11 Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang pemerintahan daerah. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Bagian;
  2. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, kebudayaan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD, pengawasan, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kerjasama daerah;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, kebudayaan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD, pengawasan, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kerjasama daerah;
  4. Pelaksanaan pembinaan administratif penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, kebudayaan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD, pengawasan, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kerjasama daerah;
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, kebudayaan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD, pengawasan, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan dan kerjasama daerah;
  6. Pelaksanaan ketatausahaan Bagian; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

B. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri atas :

  1. Sub Bagian Otonomi Daerah;
  2. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
  3. Sub Bagian Kerjasama.

 

  1. Sub Bagian Otonomi Daerah
  • Sub Bagian Otonomi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.
  • Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
  • Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang kebudayaan, pengawasan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang kebudayaan, pengawasan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronsiasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang kebudayaan, pengawasan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  4. penyiapan bahan pembinaan adminsitratif bidang kebudayaan, pengawasan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  5. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  6. pengoordinasian penerapan Standar Pelayanan Minimun (SPM);
  7. penyiapan koordinasi tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Daerah;
  8. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan, pengawasan, dan pemerintahan daerah;
  9. pelaksanaan ketatausahaan Bagian;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Sub Bagian Pemerintahan Umum
  • Sub Bagian Pemerintaham Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.
  • Sub Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
  • Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pembinaan administratif bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. penyiapan bahan pembinaan administratif bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  5. penyiapan administrasi bupati dan wakil bupati;
  6. penyiapan bahan koordinasi Pimpinan Daerah;
  7. penyiapan koordinasi pemerintahan umum tingkat propinsi dan pusat;
  8. penyiapan koordinasi pergantian antar waktu DPRD;
  9. penyiapan koordinasi pemerintahan kecamatan;
  10. pelaksanaan, penelitian dan permasalahan tanda batas wilayah kabupaten;
  11. pelaksanaan, penelitian dan permasalahan toponimi daerah;
  12. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, pertanahan, penataan ruang, administrasi kependudukan, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa, politik, pelayanan DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Sub Bagian Kerjasama
  • Sub Bagian Kerjasama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.
  • Sub Bagian Kerjasama dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
  • Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang kerjasama daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Sub Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang kerjasama daerah;
  4. penyiapan bahan pembinaan adminsitratif bidang kerjasama daerah;
  5. penyiapan bahan kajian potensi kerjasama;
  6. pengembangan kerjasama daerah dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada pemerintah provinsi;
  7. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama daerah;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.