BANTUL – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bantul menyelenggarakan Rapat Koordinasi Aktivasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Nasional dan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini bertempat di Ruang Mandhala Saba Pracima, Kompleks Gedung Induk Lantai III, Kantor Bupati Bantul. Rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah konkrit menindaklanjuti adanya sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang hingga kini belum melakukan aktivasi akun pada aplikasi SKM Nasional. Melalui pertemuan ini, Bagian Organisasi berhasil mengidentifikasi berbagai kendala teknis sekaligus memastikan seluruh akun milik perangkat daerah kini telah aktif dan terdata dengan baik.
Dalam sesi pemetaan masalah, terungkap bahwa salah satu kendala utama macetnya aktivasi akun disebabkan oleh adanya mutasi kepegawaian. Pergantian pengampu atau admin di beberapa instansi membuat pejabat baru yang ditunjuk belum mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai mengenai operasional aplikasi SKM Nasional tersebut. Sebagai tindak lanjut pasca-aktivasi, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk segera menyusun layanan instansi melalui menu yang tersedia pada aplikasi. Setiap instansi wajib memilih serta menginput jenis-jenis layanan publik apa saja yang ada di lingkup kerja mereka. Setelah proses input jenis layanan selesai, perangkat daerah baru dapat menyusun dan merilis survei kepuasan yang sesuai dengan karakteristik layanan masing-masing.
Selain membahas SKM, agenda rapat juga menekankan pentingnya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), khususnya bagi instansi kapanewon dan puskesmas se-Kabupaten Bantul. Pelaksanaan FKP wajib merujuk pada regulasi yang berlaku, salah satunya dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari tenaga ahli, perwakilan media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pemangku kepentingan terkait lainnya. Di akhir acara, Bagian Organisasi Setda Bantul mengingatkan seluruh kapanewon dan puskesmas untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan FKP tersebut. Laporan dari tiap-tiap instansi ini nantinya akan dihimpun dan dikonsolidasikan oleh Bagian Organisasi menjadi satu dokumen Laporan FKP tingkat Kabupaten yang komprehensif.
