Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024

Agenda rutin Pengumuman Rencana Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 kembali dilaksanakan pada Rabu (31/1/2024) di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 85 peserta.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul, Yanatun Yunadiana, pada sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2024 nilai total belanja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Bantul sebesar 1,19 triliun rupiah. Berdasarkan surat edaran LKPB No.8 tahun 2023 menargetkan bahwa 95 persen belanja pemerintah melalui APBN maupun APBD harus menggunakan produk dalam negeri.

“Kami berharap semoga kegiatan Penguman Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Bantul tahun 2024 ini bermanfaat bagi keberhasilan proses pelaksanaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul,” tutur Yanatun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, yang hadir mewakili Bupati. mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh perangkat daerah, pemangku kebijakan, dan mitra pemerintah yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul.

“Acara ini menjadikan momentum bahwa kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul akan segera dimulai dan dengan demikian seluruh lapisan masyarakat berkesempatan untuk menikmati perkembangan pembangunan maupun untuk kegiatan percepatan perekonomian. Karena dengan pengumuman pengadaan barang dan jasa ini kita akan melaksanakan kegiatan pembangunan dengan nilai pengadaan sebesar 1,96 triliun, cukup banyak untuk sekaliber Kabupaten Bantul yang kemudian harapannya bahwa nilai ini akan akan menggerakan perekonomian di Kabupaten Bantul terakselerasi,” tutur Agus.

Agus menuturkan, meski tahun ini masuk musim pemilu dan pilkada, total anggaran pada tahun ini meningkat cukup signifikan dibadingkan dengan tahun lalu yang berjumlah sebesar 1,1 triliun rupiah. Hal ini diharapkan agar proses pembangunan di masyarakat tidak terganggu. Untuk pemberdayaan masyarakat dan program-program yang langsung dinikmati masyarakat itu semua harus tetap berjalan meskipun ada pemilu, pilkada, atau pengurangan biaya yang lain.