Informasi Publik

Klasifikasi Informasi Publik

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi yang dikecualikan

Daftar Informasi yang dikecualikan:

1. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum.

2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.

3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

4. Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.

5. Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

8. Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi.

9. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Bantul